1. Gerakan Darul Islam/Tentara
Islam Indonesia (DI/TII)
A. DI/TII Jawa Barat
Pemberontakan DI/TII di Jawa
Barat berawal dengan ditandatanganinya Persetujuan Renville pada 17 Januari
1948 .Sekar Marijan Kartosuwiryo mendirikan Darul Islam (DI) bersama pasukannya
yang terdiri atas Hizbullah dan Sabillah(kurang lebih sebanyak 4000 orang . Ia
menolak untuk membawa pasukannya ke Jawa Tengah dan tidak mengakui lagi
keberadaan RI. dan tujuannya juga menentang penjajah Belanda di Indonesia. Akan
tetapi, setelah makin kuat, S.M.Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara
Islam Indonesia (NII) pada tanggal 17 Agustus 1949 di Desa Cisayong,Jawa Barat
dan tentaranya dinamakan Tentara Islam Indonesia (TII) saat itu lah tidak
sedikit rakyat yang menjadi korban. Upaya pemerintah untuk menghadapi gerakan
DI/TII pemerintah bekerja sama dengan rakyat setempat.Dan dijalankan lah taktik
dan strategi baru yang disebut Perang Wilayah.Pada 1 April 1962 dilancarkan
Operasi Bharatayuda yaitu operasi penumpasan gerakan DI/TII. Dengan taktis
Pagar Betis. Pada tanggal 4 juni 1962, S.M.Kartosuwiryo beserta para
pengikutnya berhasil ditanggap oleh pasukan Siliwangi di Gunung Geber,
Majalaya, Jawa Barat.Ia sempat mengajukan grasi kepada Presiden,tetapi di
tolak. Akhirnya S.M.Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati di hadapan regu tembak
dari keempat angkatan bersenjata RI 16 Agustus 1962.
B. DI/TII Jawa Tengah
Gerakan DI/TII di Jawa Tengah
yang dipimpin oleh Amir Fatah dan Kyai Sumolangu di bagian utara, yang bergerak
di daerah Tegal, Brebes dan Pekalongan. Inti kekuataanya adalah pasukan
Hizbullah yang dibentuk di Tegal,1946 dan pada 23 Agustus 1949, Amir Fatah
memproklamasikan berdirinya Darul Islam dan menyatakan brgabung dengan DI/TII
S.M.kartosuwiryo.Pasukannya dinamakan Tentara Islam Indonesia (TII) dengan
sebutan Batalion Syarif Hidayat Widjaja Kusuma(SHWK).Untuk menghancurkan
gerakan ini, Januari 1950 dibentuk Komando Gerakan Banteng Negara (GBN) dibawah
Letkol Sarbini. Pemberontakan di Kebumen dilancarkan oleh Angkatan Umat Islam
(AUI) yang dipimpin oleh Kyai Moh. Mahfudh Abdurrahman (Kyai Sumolanggu)
Gerakan ini berhasil dihancurkan pada tahun 1957 dengan operasi militer yang
disebut Operasi Gerakan Banteng Nasional dari Divisi Diponegoro. Gerakan DI/TII
itu pernah menjadi kuat karena pemberontakan Batalion 426 di Kedu dan Magelang/
Divisi Diponegoro. Didaerah Merapi-Merbabu juga telah terjadi
kerusuhan-kerusuhan yang dilancarkan oleh Gerakan oleh Gerakan Merapi-Merbabu
Complex (MMC). Gerakan ini juga dapat dihancurkan. Untuk menumpas gerakan
DI/TII di daerah Gerakan Banteng Nasional dilancarkan operasi Banteng Raiders.
C. DI/TII Sulawesi Selatan
Gerakan DI/TII di Sulawesi
Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar.Latar belakang pemberontakan ini berbeda
dari yang terjadi di Jawa barat dan Jawa tengah. Pada tanggal 30 April 1950
Kahar Muzakar mengirim surat kepada Pemerintah pusat untuk membubarkan Kesatuan
Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) dan anggotanya disalurkan ke dalam APRIS.
Tenyata Kahar Muzakar menuntut agar Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dan
kesatuan gerilya lainnya dimasukkan delam satu brigade yang disebut Brigade
Hasanuddin di bawah pimpinanya. Tuntutan itu ditolak karena banyak diantara
mereka yang tidak memenuhi syarat untuk dinas militer. Pemerintah mengambil
kebijaksanaan menyalurkan bekas gerilyawan itu ke Corps Tjadangan Nasional
(CTN). Pada saat dilantik sebagai Pejabat Wakil Panglima Tentara dan Tetorium
VII, Kahar Muzakar beserta para pengikutnya melarikan diri ke hutan dengan
membawa persenjataan lengkap dan mengadakan pengacauan serta pada tahun 1952,
ia menyatakan bahwa wilayah Sulawesi Selatan menjadi bagian dari Negara Islam
Indonesia pimpinan S.M.Kartosuwiryo di Jawa Barat pada tanggal 7 Agustus 1953.
Penumpasan pemberontakan Kahar Muzakar memakan waktu lebih dari 14 tahun.
Faktor yang menjadi penyebab lamanya adalah rasa kesukuan yang ditanamkan dan
gerombolan ini telah berakar di Hati rakyat Kahar Muzakar dan gerombolannya
mengenal sifat rakyat dan memanfaatkan lingkungan alam yang sangat dikenalnya.
Tanggal 3 Februari 1965, Kahar Muzakar tertembak mati dalam sebuah kontak
senjata dengan pasukan RI.
D. DI/TII Aceh
Adanya berbagai masalah antara
lain masalah otonomi daerah, pertentangan antargolongan, serta rehabilitasi dan
modernisasi daerah yang tidak lancar menjadi penyebab meletusnya pemberontakan
DI/TII di Aceh.Daerah Aceh sebelumnya menjadi daerah istimewa diturunkan
statusnya menjadi daerah Karasidenan di bawah provinsi Sumatera Utara. Gerakan
DI/TII di Aceh dipimpin oleh Tengku Daud Beureueh yang pada tanggal 21
September 1953 memproklamasikan daerah Aceh sebagai bagian dari Negara Islam
Indonesia dibawah pimpinan S.M.Kartosuwiryo dan memutuskan hubungan dengan
Jakarta. Pemberontakan DI/TII di Aceh diselesaikan dengan diadakannya
musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh pada tanggal 17 – 28 Desember 1962 atas
inisiatif Pangdam I Bukit Barisan, Kolonel Jasin. Dalam musyawarah ini,
dibicarakan berbagai permasalahan yang dihadapi dan kesalahpahaman yang
terjadi.Akhirnya dari musyawarah bersama tersebut ialah pulihnya kembali
keamanan di daerah Aceh.
E. DI/TII Kalimantan Selatan
Pada akhir tahun 1950,Kesatuan
Rakyat Jang Tertindas(KRJT) melakukan penyerangan ke pos-pos TNI di Kalimantan
Selatan. KRJT dipimpin seorang mantan Letnan dua TNI yang bernama Ibnu Hadjar
alias Haderi alias Angli.Ibnu Hadjar sendiri kemudian menyerahkan diri. Akan
tetapi , setelah merasa kuat dan memperoleh peralatan perang, ia kembali
membuat kekacauan dengan bantuan Kahar Muzakar dan S.M.kartosuwiryo. Pada tahun
1954, Ibnu Hadjar diangkat sebagai panglima TII wilayah Kalimantan. Akhirnya,
Pemerintah melalui TNI berhasil mengatasi gerakan yang dilakukan oleh Ibnu
Hadjar pada tahun 1959 dan Ibnu Hadjar berhasil ditangkap dan pada 22 maret
1965 dan ia dijatuhkan hukuman mati oleh pengadilan militer.
2. Peristiwa Madiun/PKI dan Cara yang Dilakukan Pemerintah dalam Penanggulangannya
Pemberontakan
ini terjadi pada tahun 1948 ini merupakan pengkhianatan terhadap bangsa
Indonesia ketika sedang berjuang melawan Belanda yang berupaya menanamkan kembali
kekuasaannya di Indonesia. Pemimpin pemberontakan ini di antaranya adalah Amir
Syarifuddin dan Musso. Amir Syarifudin adalah mantan Perdana Menteri dan
menandatangani Perjanjian Renville. Ia merasa kecewa karena kabinetnya jatuh
kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada tanggal 28 Juni 1948 dan
melakukan pemberontakan di Madiun. Sedangkan Musso adalah Tokoh PKI yang pernah
gagal melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda pada tahun
1926. Setelah gagal ia melarikan diri ke luar negeri. Selanjutnya ia pulang ke
Indonesia bergabung dengan Amir Syarifuddin untuk mengadakan
propaganda-propaganda anti pemerintah di bawah pimpinan Sukarno-Hatta.
Front
Demokrasi Rakyat (FDR) ini didukung oleh Partai Sosialis Indonesia, Pemuda
Sosialis Indonesia, PKI, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
(SOBSI). Kelompok ini seringkali melakukan aksi-aksinya antara lain:
(1) melancarkan propaganda anti pemerintah,
(2) mengadakan pemogokan-pemogokan kerja bagi para buruh di perusahaan misalnya
di pabrik karung di Delanggu Klaten.
(3) melakukan pembunuhan-pembunuhan misalnya dalam bentrokan senjata di Solo
tanggal 2 Juli 1948, Komandan Divisi LIV yakni Kolonel Sutarto secara tiba-tiba
terbunuh. Pada tanggal 13 September 1948 tokoh pejuang 1945, Dr. Moewardi
diculik dan dibunuh.
Aksi
pengacauan di Solo yang dilakukan PKI ini selanjutnya meluas dan mencapai
puncaknya pada tanggal 18 September 1948. PKI berhasil menguasai Madiun dan
sekitarnya seperti Blora, Rembang, Pati, Kudus, Purwadadi, Ponorogo, dan
Trenggalek. PKI mengumumkan berdirinya “Soviet Republik Indonesia.” Setelah
menguasai Madiun para pemberontak melakukan penyiksaan dan pembunuhan
besar-besaran. Pejabat-pejabat pemerintah, para perwira TNI dan polisi,
pemimpin-pemimpin partai, para ulama, dan tokoh-tokoh masyarakat banyak yang
menjadi korban keganasan PKI.
Pemberontakan
PKI di Madiun ini bertujuan meruntuhkan pemerintah RI yang berdasarkan
Proklamasi 17 Agustus 1945 yang akan diganti dengan pemerintahan yang berdasar
paham komunis. Kekejaman PKI ketika melakukan pemberontakan pada tanggal 18
September 1948 tersebut mengakibatkan kemarahan rakyat. Oleh karena itu
pemerintah bersama rakyat segera mengambil tindakan tegas terhadap kaum
pemberontak. Dalam usaha mengatasi keadaan, Pemerintah mengangkat Kolonel Gatot
Subroto sebagai Gubernur Militer Daerah Istimewa Surakarta dan sekitarnya, yang
meliputi Semarang, Pati, dan Madiun. Panglima Jenderal Sudirman segera
memerintahkan kepada Kolonel Gatot Soebroto di Jawa Tengah dan Kolonel Soengkono
di Jawa Timur agar mengerahkan kekuatan kekuatan TNI dan polisi untuk menumpas
kaum pemberontak. Karena Panglima Besar Jenderal Sudirman sedang sakit maka
pimpinan operasi penumpasan diserahkan kepada Kolonel A. H. Nasution, Panglima
Markas Besar Komando Jawa (MBKD). Walaupun dalam operasi penumpasan PKI Madiun
ini menghadapi kesulitan karena sebagian besar pasukan TNI menjaga garis
demarkasi menghadapi Belanda, dengan menggunakan dua brigade kesatuan cadangan
umum Divisi III Siliwangi dan brigade Surachmad dari Jawa Timur serta
kesatuan-kesatuan lainnya yang setia kepada negara Indonesia maka pemberontak
dapat ditumpas. Pada tanggal 30 September 1948 seluruh kota Madiun dapat
direbut kembali oleh TNI. Musso yang melarikan diri ke luar kota dapat dikejar
dan ditembak TNI. Sedangkan Amir Syarifuddin tertangkap di hutan Ngrambe,
Grobogan, daerah Puwadadi dan dihukum mati. Akhirnya pemberontakan PKI di
Madiun dapat dipadamkan meskipun banyak memakan korban dan melemahkan kekuatan
pertahanan RI.
